image

Perkembangan dan Penerapan New Public Management di Indonesia


BAB I
PENDAHULUAN

1.      Latar belakang
Negara merupakan alat masyarakat dalam rangka mempertahankan eksistensinya baik secara intern msupun ekstern. Sedangksn pemerintah merupakan alat negara yang melaksanakan fungsi-fungsi dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu pemerintah merupakan alat masyarakat yang berfungsi memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.
Di dalam sistem pemerintahan dikenal istilah New Public Management yang merupakan paradigma baru pada tahun 1990-an yang kosepnya terkait dengan manajemen kinerja sektor publik. NPM pada awalnya lahir di negara-negara maju di Eropa dan Amerika. Namun, negara-negara berkembang juga mulai menggunakan konsep ini, begitu  juga Indonesia

2.      Rumusan Masalah
2.1  Apakah yang disebut dengan New Public Management?
2.2  Bagaimana perkembangan dan penerapan New Public Management di Indonesia?

3.      Tujuan
3.1  Untuk mengetahui tentang New Public Manajement
3.2  Untuk mengetahui perkembangan dan penerapan New Public Management di Indonesia



 
BAB II
PEMBAHASAN

1.      Pengertian New Public Management
Administrasi Publik mulai mengenalkan New Public Management (NPM) yang merupakan paradigma baru pada tahun 1990-an. Istilah NPM pertama kali dikemukakan Crishtopher Hood dalam artikelnya “ All Public Management of All Seasons”. Nama New Public Management sering disebut dengan nama lain misalnya Post-bureucratis Paradigm (Barzeley, 1992), dan Reinventing Government (Osborne dan Gaebler, 1992).
New Publik Management (NPM) adalah paradigma baru dalam manajemen sektor publik. NPM biasanya dikawankan dengan Old Publik Management (OPM). Konsep NPM muncul pada tahun 1980-an dan digunakan untuk mellukiskan sektor publik di Inggrin dan Selandia Baru. NPM menekankan ada control atas output kebijakan pemerintah, desentrallisasi otoritas menajement, pengenalan pada dasar kuasi-mekanisme pasar, serta layanan yang berorientasi customer.
Asal NPM berasal dari pendekatan atas menejemen publik dan birokrasi. Selama ini birokrasi erat dikaitakan dengan manajemen sektor publik itu sendiri. Birokrasi dianggap erat berkait dengan keengganan maju, kompeksitas hirarki jabatan dan tugas, serta mekanisme pembuatan keputusan yang top-down. Fokus dari NPM sebagai sebuah gerakan adalah pengadopsian keunggulan teknik manajemen perusahaan sektor publik untuk diimplementasikan dalam sektor publik dan pengadministrasiannya. 
Prinsip-prinsip NPM
NPM adalah konsep payung yang menaungi serangkaina makna seperti desain organisasi dan manajeman, penerapan kelembagaan ekonomi atas menejemen publik, serta pola-pola kebijakan. Prinsip-prinsip NPM merupakan sebagai berikut:
1.      Penekanan pada keahlian menajemen profesioanal dalam mengendalikan organisasi.
2.      Standar-standar yang tegas dan terukur atas performa organisasi, termasuk klarifikasi tujuan, target, dan indikator-indikator keberhasilannya.
3.      Peralihan dan pemanfaatan kendali input menjadi output, dalam prosedur-prosedur birokrasi yang seluruhnya diukur lewat indikator-indikator performa kuantitatif.
4.      Peralihan dari sistem manajemen tersentral menjadi desentralistik dari unit-unti sektor publik.
5.      Pengenalan pasa kompetisi yang lebih besar dalam seltor publik, seprti penghematan dana dan pencapaian stanndar tinggi lewat kontrak dan sejenisnya.
6.      Penekanan pada praktek-praktek manajeman bergaya perusahaan swasta seperti kontrak kerja singkat, pembangunan rencana korporasi, dan pernyataan misi.
7.      Penekanan pasa pemangkasan, efisiensi, dan melakukan elebih banyak sumber daya yang sedikit.

2.      Perkembangan dan penerapan New Public Management di Indonesia

Berberapa pihak berpendapat bahwa NPM tidak tapat diterapkan untuk negara-negara berkembang, karena dalam implementasinya mereka mengalami kesulitan, akibat adanya kecenderungan birokrasi yang masih sulit dihilangkan. Pengadopsian model NPM yang dilakukan oleh negara berkembang ini belum diketahui efektifitasnya khusunya di Indonesia.
Sebagai negara yang ingin menjadi negara yang maju, Indonesia berusaha menerapkan NPM meski ada sikap pesimis dari berbagai pihak mengenai kesanggupan penerapannya. Salah satu yang menonjol adalah Reformasi birokrasi Departemen Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam reformasinya, kedua instansi ini berfokus pada pilar-pilar yang menajpi pokok perubahan birokrasi.
Dalam reformasi birokrasinya, sebagai penerapan dari NPM, baik Departemen Keuangan maupun Badan Pemeriksaan menggunakan konsep Balanced Score Card, yaitu dengan membentuk strategy map dan key performence indicators (KPI) sebagai standar dan alat pengukuran kinerja. Bisa dikatakan bahwa dalam konsepnya kedua instansi ini sukses, hanya saja dalam pelaksanaanya dirasa masih setengah hati, terllihat dari belum sinkronnya antara program dengan strategi yang dibentuk, juga antara program dengan KPI, terlebih pada anggarannya ada format DIPA. Hal ini saling berkaitan, karena money follow functions. Ketika strategi, program beserta KPInya terbentuk secara rapi, maka tentunya anggaran akan mengikuti mekanisme tersebut.
Selain itu, beberapa hal yang menandakan karakteristik NPM menurut Crishtopher Hood yang telah diterapkan di Depkeu dan BPK adalah:
1.     Manajemen profsional disektor publik; secara bertahap, mereka sudah mulai menerapkan, yaitu mengelola organisasi secara profesional, memberikan batasan, tugas pokok dan fungsi serta deskripsi kerja yanag jelas, memberikan kejelasan, wewenang dan tanggung jawab.
2. Penekanan terhadap pengendalian output dan outcome; sudah dilakukan dengan penggunaan performance budgeting yang dirancang oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Perubahan atas sistem anggaran yang digunakan ini merupakan yang tepenting yang terkait dengan penekanan atas pengndalian output dan outcome.
3.   Pemecahan unit-unit kerja di sektor publik; hal ini sudah sejak lama dilakukan oleh Depkeu juga BPK, yaitu adanya unit-unit kerja tingkat eselon 1.
4.  Menciptakan persaingan disektor publik; hal ini juga sudah dilakukan, yaitu adanya mekanisme kontrak dan tender kompetitif dalam rangka penghematan biaya dan peningkatan kualitas serta privatisasi.
5.      Mengadopsi gaya manajemen dari sektor bisnis ke sektor publik; hampir diseluruh eselon 1 di Depkeu sudah menerapkannya, dengan adanya modernisasi kantor baik di Ditjen Pajak, Ditjen Perbendaharaan, maupun Ditjen Bea Cukai, juga terkait dengan pemberian remunerasi sesuai job grade karyawan. Demikian juaga di BPK, selain modernisasi kantor dan remunerasi, hubungan antara atasan dan bawahan semakin dinamis, gap senioritas dan hanya muncul dalam hal-hal profesionalisme yang dibutuhkan.
6.     Disiplin dan penghematan penggunaan sumber daya; dalam hal disiplin biaya, implementasi pada kedua instansi ini masih diragukan karena masih ada aset-aset yang dibelu melebihi spesifikasi kebutuhan. Sedangkan dalam hal disiplin pegawai adanyamodal presensi menggunakan finger print sudah sangat efektif dilakukan.

Penerapan New Public Management di Indonesia dapat dilihat dari penerapan beberapa karakteristik-karakteristiknya didalam praktek-praktek yang tengah dijalankan oleh instansi-instansi pemerintahan di Indonesia.
Terlepas dari kedua instansi pemerintahan tersebut, dalam ranah yang lebih luas, NPM ini telah dicoba diterapkan juga pada Pemerintahan Daerah, yaitu sejalan dengan penerapan otonomi daerah di Indonesia muali tahun 2004. Bisa dikatakan, bahwa penerapan NPM ini memberikan dampak positif dalam beberapa hal., misalnya peningkatan efisiensi dan produktifitas kinerja pemerintah daerah, yang pada akhirnya mampu meningkatakan kualitas pelayanan publik. Hal ini dapat dipahami melalui salah astu karakteristik NPM menurut Christopher Hood, yaitu menciptakan persaingan disektor publik. Sehingga apa yang dikatakan oleh pemerintah daerah adalah berusaha bersaing untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, dan pada gilirannya, publiklah yang diuntungkan dalam upaya ini.


 
BAB III
PENUTUP

1.      Kesimpulan

New Public Manegement (NPM) adalah paradigma baru dalam manajemen sektor publilk.  Dan pertama kali berkembang ditahun 1980, khususnya di New Zeland, Australia,Inggris dan Amerika sebagai akibat dari munculnya krisis negara kesejahateraan (walfare state).
New Public Management diterapkan tidak hanya di negara-negara level kemakmuran tinggi tapi juga diterapkan di negara-negara dengan tingkat kondisi yang setara dengan Indonesia seperti India, Thailand, ataupun Jamaika. Dan di Indonesia penerapan NPM ini memberikan dampak positif dalam beberapa hal., misalnya peningkatan efisiensi dan produktifitas kinerja pemerintah daerah, yang pada akhirnya mampu meningkatakan kualitas pelayanan publik.




[1] [1] Dino Yudha, “Penerapan New Public Management di Indonesia:,diakses dari http://dinoyudha.wordpress.com/2009/05/14/pererapan-new-public-maagement-di-indonesia-sebuah -opini/, pada tanggal 26 desember 2011

0 komentar:

Poskan Komentar