image

Konsep Dasar Ilmu Administrasi

Pengantar Ilmu Administrasi Publik (PIAP)

KONSEP DASAR ILMU ADMINISTRASI 

Konseptual Administrasi

  • Administrasi adalah tindakan rasional yang kooperatif.
  • Tindakan rasional adalah tindakan yang diperhitungkan dengan cermat untuk merealisir tujuan tertentu yang dikehendaki dengan pengorbanan yang minimum.
  • Administrasi adalah rangkaian kegiatan usaha kerja sama manusia secara rasional atau efisien untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah ditetapkan.
  • Sebagai demikian, maka pengertian tersebut mempunyai empat unsur :    a. Kegiatan      c. Efisien/rasional    b. Kerjasama     d. Tujuan
Pengertian Administrasi
  • Administrasi adalah sebuah istilah yang bersifat generik, yang mencakup semua bidang kehidupan. 
  • Karena itu, banyak sekali definisi mengenai administrasi.
  • Sekalipun demikian, ada tiga unsur pokok dari administrasi.
  • Tiga unsur ini pula yang merupakan pembeda apakah sesuatu kegiatan merupakan kegiatan administrasi atau tidak.
  • Dari definisi administrasi yang ada, kita dapat mengelompokkan administrasi dalam pengertian proses, tata usaha dan pemerintahan atau adminsitrasi negara. Sebagai ilmu, administrasi mempunyai berbagai cabang, yang salah satu di antaranya adalah administrasi negara.   
Dua kategori definisi Administrasi Publik
  • Pertama, definisi yang melihat administrasi negara hanya dalam lingkungan lembaga eksekutif saja.
  • Kedua, definisi yang melihat cakupan administrasi negara meliputi semua cabang pemerintahan dan hal-hal yang berkaitan dengan publik.
Perkembangan Ilmu Administrasi Publik
  • ADMINISTRASI PUBLIK SEBELUM MENJADI DISIPLIN ILMU (ADMINISTRASI PUBLIK SEBELUM WILSON )
  • ADMINISTRASI PUBLIK SEBAGAI DISIPLIN ILMU
Pendekatan Administrasi Negara Modern 
  1. Pendekatan tradisional mengungkapkan tentang pengaruh ilmu politik, sebagai induk administrasi negara, pendekatan rasional dalam administrasi dan pengaruh Gerakan Manajemen Ilmiah terhadap perkembangan administrasi negara.
  2. Pendekatan perilaku
  3. Pendekatan pembuatan keputusan (desisional)
  4. Pendekatan ekologis
Di antara empat pendekatan yang diajukan, tidak ada satu pun pendekatan yang lebih unggul daripada pendekatan-pendekatan yang lain, karena setiap pendekatan berjaya pada sesuatu masa, di samping kesadaran bahwa setiap pendekatan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Karena administrasi mengandung berbagai macam disiplin, sehingga cara pendekatan dan metodologi dalam administrasi juga beraneka ragam, maka administrasi negara merupakan bidang kajian yang dinamis. Selanjutnya sukar untuk secara khusus menerapkan satu-satunya pendekatan terbaik terhadap aspek administrasi tertentu. Kiranya lebih bermanfaat untuk mempergunakan keempat cara pendekatan tersebut sesuai dengan aksentuasi dari sesuatu gejala yang diamati.

 ADMINISTRASI PUBLIK SEBELUM WILSON
  • PIMIKIRAN CONFUCIUS (Plato, Aristoteles, Marchiavelli, Montesquieu, Rousseu, Bonnin, Hegel, Vivien,Mil ) sudah mengenal administrasi publik dimana salah satu prinsip yang disampaikan pelayanan publik harus memiliki moralitas yang baik (Pihak yang memerintah harus memberi contoh yang baik pada pihak yang diperintah.
  • Plato (The Laws) masa yunani Kuno   membagi administrasi kedalam tiga cabang Pengawas Kota, Pengawas agora, dan Pengawas tempat ibadah serta menggambarkan tugas dan kewajiban, bagaimana menentukan jumlah serta proses seleksinya.
  • Aristoteles (Politics)/(On Athennian Constituon) menambahkan satu jenis pengawasan lagi pengawas daerah pedalaman.
  • Marchiavelli (The Prince) Administrasi sebagai pelayan publik yang membantu negara
  • Montesquieui (The Spirit of Laws)  Administrasi sistem regulasi dalam penerapan hukum melalui pedoman-pedoman operasional.
  • Rosseau ( The Sosial Contract )  bahwa ketika negara semakin besar beban administrasi akan menjadi besar dalam mendukung berlangsungnya negara.
  • Vivien (Etudes administratives) ada dikotomi antara administrsi dan politik, Fungsi eksekutif dibagi dua yaitu fungsi politik (membuat kebijakan/aturan) dan administrasi (yang menjalankan aturan/kebijakan)
  • Hegel ( the Philosophy Of Rights )  Administrasi sebagai pelayan publik fungsi sebagai “ buffer “ dalam melawan tirani.
  • Kesimpulan. BAHWA BERDASARKAN TULISAN KUNO (JAUH SEBELUM WILSON) ADMINISTRASI PUBLIK SUDAH GENCAR DIPERSOALKAN.
ADMINISTRASI PUBLIK MENJADI DISIPLIN ILMU 
Pada perkembangan Administrasi sebagai disiplin Ilmu mengalami beberapa proses pergantian cara pandang. Menurut Nicholas Henry (publicAdministration and public affairs ) menyatakan terdapat krisis definisi administrasi dalam administrasi negara dan lebih jauh Henry menyarankan bahwa pemahaman administrasi bisa dipahami lewat paradigma. Henry mengutip pendapat Robert T. Golembiewski Bahwa standart disiplin ilmu mencakup Locus dan Focus.

Paradigma I : Dikotomi Politik-Administrasi (1900-1926)
Frank J Goodnow dan Leonard D White dalam bukunya Politics and Administration menyatakan dua fungsi pokok dari pemerintah yang berbeda:
  1. fungsi politik yang melahirkan kebijaksanaan atau keinginan negara
  2. fungsi Administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan negara.
Penekanan pada Paradigma ini terletak pada Locusnya, menurut Goodnow Locusnya berpusat pada (government Bureucracy) birokrasi Pemerintahan. Sedangkan Focusnya yaitu metode atau kakian apa yang akan dibahas dalam Administrasi Publik kurang dibahas secara jelas. Administrasi negara memperoleh legitimasi akademiknya lewat lahirnya Introduction To the study of Public Administration oleh Leoanrd D White yang menyatakan dengan tegas bahwa politik seharusnya tidak ikut mencampuri administrasi, dan administrasi negara harus bersifat studi ilimiah yang bersifat bebas nilai.

Paradigma II: Prinsip-Prinsip Administrasi Negara (1927-1937)
Di awali dengan terbitnya Principles of  Public Adminisration karya W F Willoughby. Pada fase ini Administrasi diwarnai oleh berbagai macam kontribusi dari bidang-bidang lain seperti industri dan manajemen, berbagai bidang inilah yang membawa dampak yang besar pada timbulnya prinsip-prinsip administrasi. Prinsip-prinsip tersebut yang menjadi Focus kajian Administrasi Publik, sedangkan Locus dari paradigma ini kurang ditekankan karena  esensi prinsip-prinsip tersebut, dimana dalam kenyataan bahwa bahwa prinsip itu bisa terjadi pada semua tatanan, lingkungan, misi atau kerangka institusi, ataupun kebudayaan, dengan demikian administrasi bisa hidup dimanapun asalkan Prinsip-prinsip tersebut dipatuhi.

Pada paradigma kedua ini pengaruh manajemen Kalsik sangat besar Tokoh-tokohnya adalah : F.W Taylor yang menuangkan 4 prinsip dasar yaitu ; perlu mengembangkan ilmu Manajemen sejati untuyk memperoleh kinerka terbaik ; perlu dilakukukan proses seleksi pegawai ilmiah agar mereka bisa tanggung jawan dengan kerjanya ; perlu ada pendidikan dan pengembangan pada pegawai secara ilmiah ; perlu kerjasama yang intim antara pegawai dan atasan  ( prinsip management ilmiah Taylor ) Kemudian disempurnakan oleh Fayol (POCCC ) dan Gullick dan Urwick ( Posdcorb )

Paradigma III: Administrasi Negara Sebagai Ilmu Politik (1950-1970)
Menurut HERBERT SIMON ( The Poverb Administration )  Prinsip Managemen ilmiah POSDCORB tidak menjelaskan makna “ Public” dari “public Administration “ menurut Simon bahwa POSDCORB tidak menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh administrator publik terutama dalam decision making. Kritik Simon ini kemudian menghidupkan kembali perdebatan Dikotomi administrasi dan Politik Kemudian muncullah pendapat Morstein-Mark ( element Of Public Administration yang kemudian kembali Mempertanyakan pemisahan politik san ekonomi sebagai suatu hal yang tidak realistik dan tidak mungkin.

Kesimpulannya Secara singkat dapat dipahami bahwa fase Paradigma ini menerapkan suatu usaha untuk menetapkan kembali hubungan konseptual antara administrasi saat Itu, karena hal itulah administrasi pulang kembali menemui induk ilmunya yaitu Ilmu Politik, akibatnya terjadilah perubahan dan pembaruan Locusnya yakni birokrasi pemerintahan akan tetapi konsekuensi dari usaha ini adalah keharusan untuk merumuskan bidang ini dalam hubungannya dengan focus keahliannya yang esensial. Terdapat perkembangan baru yang dicatat pada fase ini yaitu timbulnya studi perbandingan dan pembangunan administrasi sebagi bagian dari Administrasi negara.

Paradigma IV: Administrasi Negara Sebagai Administrasi (1956-1970)
Istilah Administrative Science digunakan dalam paradigma IV ini untuk menunjukkan isi dan focus pembicaraan, sebagai suatu paradigma pada fase ini Ilmu Administrasi hanya menekankan pada  focus tetapi tidak pada locusnya, ia menawarkan teknik-teknik yang memerlukan keahlian dan spesialisasi, pengembangan paradigma ke-4 ini bukannya tanpa hambatan, banyak persoalan yang harus dijawab seperti misal adalah apakah jika fokus tunggal telah dipilih oleh administrasi negara yakni ilmu administrasi, apakah ia berhak bicara tentang public (negara) dalam administrasi tersebut dan banyak persoalan lainnya.

Paradigma V: Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara (1970)
Pemikiran Herbert Simon tentang perlunya dua aspek yang perlu dikembangkan dalam disiplin Administrasi Negara:
  1. Ahli Administrasi Negara meminati pengembangan suatu ilmu Administrasi Negara yang murni.
  2. Satu kelompok yang lebih besar meminati persoalan-persolan mengenai Kebijaksanaan publik.
Lebih dari itu administrasi negara lebih fokus ranah-ranah ilmu kebijaksanaan (Policy Science) dan cara pengukuran dari hasil- hasil kebijaksanan  yang telah dibuat, aspek perhatian ini dapat dianggap sebagi mata rantai yang menghubungkan antara fokus administrasi negara dengan locusnya. Fokusnya adalah teori-teori organisasi, public policy dan tekhnik administrasi ataupun manajemen yang sudah maju, sedangkan locusnya ialah pada birokrasi pemerintahan dan persoalan-persoalan masyarakat (Public Affairs).

Tags : Ilmu administrasi, konsep dasar administrasi publik, paradigma administrasi negara, pengertian administrasi, definisi adminstrasi, perkembangan administrasi publik

http://fia-ub.blogspot.com

0 komentar:

Poskan Komentar