image

Konsep Dasar Ilmu Administrasi

Pengantar Ilmu Administrasi Publik (PIAP)

KONSEP DASAR ILMU ADMINISTRASI 

Konseptual Administrasi

  • Administrasi adalah tindakan rasional yang kooperatif.
  • Tindakan rasional adalah tindakan yang diperhitungkan dengan cermat untuk merealisir tujuan tertentu yang dikehendaki dengan pengorbanan yang minimum.
  • Administrasi adalah rangkaian kegiatan usaha kerja sama manusia secara rasional atau efisien untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah ditetapkan.
  • Sebagai demikian, maka pengertian tersebut mempunyai empat unsur :    a. Kegiatan      c. Efisien/rasional    b. Kerjasama     d. Tujuan
Pengertian Administrasi
  • Administrasi adalah sebuah istilah yang bersifat generik, yang mencakup semua bidang kehidupan. 
  • Karena itu, banyak sekali definisi mengenai administrasi.
  • Sekalipun demikian, ada tiga unsur pokok dari administrasi.
  • Tiga unsur ini pula yang merupakan pembeda apakah sesuatu kegiatan merupakan kegiatan administrasi atau tidak.
  • Dari definisi administrasi yang ada, kita dapat mengelompokkan administrasi dalam pengertian proses, tata usaha dan pemerintahan atau adminsitrasi negara. Sebagai ilmu, administrasi mempunyai berbagai cabang, yang salah satu di antaranya adalah administrasi negara.   
Dua kategori definisi Administrasi Publik
  • Pertama, definisi yang melihat administrasi negara hanya dalam lingkungan lembaga eksekutif saja.
  • Kedua, definisi yang melihat cakupan administrasi negara meliputi semua cabang pemerintahan dan hal-hal yang berkaitan dengan publik.
Perkembangan Ilmu Administrasi Publik
  • ADMINISTRASI PUBLIK SEBELUM MENJADI DISIPLIN ILMU (ADMINISTRASI PUBLIK SEBELUM WILSON )
  • ADMINISTRASI PUBLIK SEBAGAI DISIPLIN ILMU
Pendekatan Administrasi Negara Modern 
  1. Pendekatan tradisional mengungkapkan tentang pengaruh ilmu politik, sebagai induk administrasi negara, pendekatan rasional dalam administrasi dan pengaruh Gerakan Manajemen Ilmiah terhadap perkembangan administrasi negara.
  2. Pendekatan perilaku
  3. Pendekatan pembuatan keputusan (desisional)
  4. Pendekatan ekologis
Di antara empat pendekatan yang diajukan, tidak ada satu pun pendekatan yang lebih unggul daripada pendekatan-pendekatan yang lain, karena setiap pendekatan berjaya pada sesuatu masa, di samping kesadaran bahwa setiap pendekatan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Karena administrasi mengandung berbagai macam disiplin, sehingga cara pendekatan dan metodologi dalam administrasi juga beraneka ragam, maka administrasi negara merupakan bidang kajian yang dinamis. Selanjutnya sukar untuk secara khusus menerapkan satu-satunya pendekatan terbaik terhadap aspek administrasi tertentu. Kiranya lebih bermanfaat untuk mempergunakan keempat cara pendekatan tersebut sesuai dengan aksentuasi dari sesuatu gejala yang diamati.

 ADMINISTRASI PUBLIK SEBELUM WILSON
  • PIMIKIRAN CONFUCIUS (Plato, Aristoteles, Marchiavelli, Montesquieu, Rousseu, Bonnin, Hegel, Vivien,Mil ) sudah mengenal administrasi publik dimana salah satu prinsip yang disampaikan pelayanan publik harus memiliki moralitas yang baik (Pihak yang memerintah harus memberi contoh yang baik pada pihak yang diperintah.
  • Plato (The Laws) masa yunani Kuno   membagi administrasi kedalam tiga cabang Pengawas Kota, Pengawas agora, dan Pengawas tempat ibadah serta menggambarkan tugas dan kewajiban, bagaimana menentukan jumlah serta proses seleksinya.
  • Aristoteles (Politics)/(On Athennian Constituon) menambahkan satu jenis pengawasan lagi pengawas daerah pedalaman.
  • Marchiavelli (The Prince) Administrasi sebagai pelayan publik yang membantu negara
  • Montesquieui (The Spirit of Laws)  Administrasi sistem regulasi dalam penerapan hukum melalui pedoman-pedoman operasional.
  • Rosseau ( The Sosial Contract )  bahwa ketika negara semakin besar beban administrasi akan menjadi besar dalam mendukung berlangsungnya negara.
  • Vivien (Etudes administratives) ada dikotomi antara administrsi dan politik, Fungsi eksekutif dibagi dua yaitu fungsi politik (membuat kebijakan/aturan) dan administrasi (yang menjalankan aturan/kebijakan)
  • Hegel ( the Philosophy Of Rights )  Administrasi sebagai pelayan publik fungsi sebagai “ buffer “ dalam melawan tirani.
  • Kesimpulan. BAHWA BERDASARKAN TULISAN KUNO (JAUH SEBELUM WILSON) ADMINISTRASI PUBLIK SUDAH GENCAR DIPERSOALKAN.
ADMINISTRASI PUBLIK MENJADI DISIPLIN ILMU 
Pada perkembangan Administrasi sebagai disiplin Ilmu mengalami beberapa proses pergantian cara pandang. Menurut Nicholas Henry (publicAdministration and public affairs ) menyatakan terdapat krisis definisi administrasi dalam administrasi negara dan lebih jauh Henry menyarankan bahwa pemahaman administrasi bisa dipahami lewat paradigma. Henry mengutip pendapat Robert T. Golembiewski Bahwa standart disiplin ilmu mencakup Locus dan Focus.

Paradigma I : Dikotomi Politik-Administrasi (1900-1926)
Frank J Goodnow dan Leonard D White dalam bukunya Politics and Administration menyatakan dua fungsi pokok dari pemerintah yang berbeda:
  1. fungsi politik yang melahirkan kebijaksanaan atau keinginan negara
  2. fungsi Administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan negara.
Penekanan pada Paradigma ini terletak pada Locusnya, menurut Goodnow Locusnya berpusat pada (government Bureucracy) birokrasi Pemerintahan. Sedangkan Focusnya yaitu metode atau kakian apa yang akan dibahas dalam Administrasi Publik kurang dibahas secara jelas. Administrasi negara memperoleh legitimasi akademiknya lewat lahirnya Introduction To the study of Public Administration oleh Leoanrd D White yang menyatakan dengan tegas bahwa politik seharusnya tidak ikut mencampuri administrasi, dan administrasi negara harus bersifat studi ilimiah yang bersifat bebas nilai.

Paradigma II: Prinsip-Prinsip Administrasi Negara (1927-1937)
Di awali dengan terbitnya Principles of  Public Adminisration karya W F Willoughby. Pada fase ini Administrasi diwarnai oleh berbagai macam kontribusi dari bidang-bidang lain seperti industri dan manajemen, berbagai bidang inilah yang membawa dampak yang besar pada timbulnya prinsip-prinsip administrasi. Prinsip-prinsip tersebut yang menjadi Focus kajian Administrasi Publik, sedangkan Locus dari paradigma ini kurang ditekankan karena  esensi prinsip-prinsip tersebut, dimana dalam kenyataan bahwa bahwa prinsip itu bisa terjadi pada semua tatanan, lingkungan, misi atau kerangka institusi, ataupun kebudayaan, dengan demikian administrasi bisa hidup dimanapun asalkan Prinsip-prinsip tersebut dipatuhi.

Pada paradigma kedua ini pengaruh manajemen Kalsik sangat besar Tokoh-tokohnya adalah : F.W Taylor yang menuangkan 4 prinsip dasar yaitu ; perlu mengembangkan ilmu Manajemen sejati untuyk memperoleh kinerka terbaik ; perlu dilakukukan proses seleksi pegawai ilmiah agar mereka bisa tanggung jawan dengan kerjanya ; perlu ada pendidikan dan pengembangan pada pegawai secara ilmiah ; perlu kerjasama yang intim antara pegawai dan atasan  ( prinsip management ilmiah Taylor ) Kemudian disempurnakan oleh Fayol (POCCC ) dan Gullick dan Urwick ( Posdcorb )

Paradigma III: Administrasi Negara Sebagai Ilmu Politik (1950-1970)
Menurut HERBERT SIMON ( The Poverb Administration )  Prinsip Managemen ilmiah POSDCORB tidak menjelaskan makna “ Public” dari “public Administration “ menurut Simon bahwa POSDCORB tidak menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh administrator publik terutama dalam decision making. Kritik Simon ini kemudian menghidupkan kembali perdebatan Dikotomi administrasi dan Politik Kemudian muncullah pendapat Morstein-Mark ( element Of Public Administration yang kemudian kembali Mempertanyakan pemisahan politik san ekonomi sebagai suatu hal yang tidak realistik dan tidak mungkin.

Kesimpulannya Secara singkat dapat dipahami bahwa fase Paradigma ini menerapkan suatu usaha untuk menetapkan kembali hubungan konseptual antara administrasi saat Itu, karena hal itulah administrasi pulang kembali menemui induk ilmunya yaitu Ilmu Politik, akibatnya terjadilah perubahan dan pembaruan Locusnya yakni birokrasi pemerintahan akan tetapi konsekuensi dari usaha ini adalah keharusan untuk merumuskan bidang ini dalam hubungannya dengan focus keahliannya yang esensial. Terdapat perkembangan baru yang dicatat pada fase ini yaitu timbulnya studi perbandingan dan pembangunan administrasi sebagi bagian dari Administrasi negara.

Paradigma IV: Administrasi Negara Sebagai Administrasi (1956-1970)
Istilah Administrative Science digunakan dalam paradigma IV ini untuk menunjukkan isi dan focus pembicaraan, sebagai suatu paradigma pada fase ini Ilmu Administrasi hanya menekankan pada  focus tetapi tidak pada locusnya, ia menawarkan teknik-teknik yang memerlukan keahlian dan spesialisasi, pengembangan paradigma ke-4 ini bukannya tanpa hambatan, banyak persoalan yang harus dijawab seperti misal adalah apakah jika fokus tunggal telah dipilih oleh administrasi negara yakni ilmu administrasi, apakah ia berhak bicara tentang public (negara) dalam administrasi tersebut dan banyak persoalan lainnya.

Paradigma V: Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara (1970)
Pemikiran Herbert Simon tentang perlunya dua aspek yang perlu dikembangkan dalam disiplin Administrasi Negara:
  1. Ahli Administrasi Negara meminati pengembangan suatu ilmu Administrasi Negara yang murni.
  2. Satu kelompok yang lebih besar meminati persoalan-persolan mengenai Kebijaksanaan publik.
Lebih dari itu administrasi negara lebih fokus ranah-ranah ilmu kebijaksanaan (Policy Science) dan cara pengukuran dari hasil- hasil kebijaksanan  yang telah dibuat, aspek perhatian ini dapat dianggap sebagi mata rantai yang menghubungkan antara fokus administrasi negara dengan locusnya. Fokusnya adalah teori-teori organisasi, public policy dan tekhnik administrasi ataupun manajemen yang sudah maju, sedangkan locusnya ialah pada birokrasi pemerintahan dan persoalan-persoalan masyarakat (Public Affairs).

Tags : Ilmu administrasi, konsep dasar administrasi publik, paradigma administrasi negara, pengertian administrasi, definisi adminstrasi, perkembangan administrasi publik

http://fia-ub.blogspot.com

Perkembangan dan Penerapan New Public Management di Indonesia


BAB I
PENDAHULUAN

1.      Latar belakang
Negara merupakan alat masyarakat dalam rangka mempertahankan eksistensinya baik secara intern msupun ekstern. Sedangksn pemerintah merupakan alat negara yang melaksanakan fungsi-fungsi dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu pemerintah merupakan alat masyarakat yang berfungsi memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.
Di dalam sistem pemerintahan dikenal istilah New Public Management yang merupakan paradigma baru pada tahun 1990-an yang kosepnya terkait dengan manajemen kinerja sektor publik. NPM pada awalnya lahir di negara-negara maju di Eropa dan Amerika. Namun, negara-negara berkembang juga mulai menggunakan konsep ini, begitu  juga Indonesia

2.      Rumusan Masalah
2.1  Apakah yang disebut dengan New Public Management?
2.2  Bagaimana perkembangan dan penerapan New Public Management di Indonesia?

3.      Tujuan
3.1  Untuk mengetahui tentang New Public Manajement
3.2  Untuk mengetahui perkembangan dan penerapan New Public Management di Indonesia



 
BAB II
PEMBAHASAN

1.      Pengertian New Public Management
Administrasi Publik mulai mengenalkan New Public Management (NPM) yang merupakan paradigma baru pada tahun 1990-an. Istilah NPM pertama kali dikemukakan Crishtopher Hood dalam artikelnya “ All Public Management of All Seasons”. Nama New Public Management sering disebut dengan nama lain misalnya Post-bureucratis Paradigm (Barzeley, 1992), dan Reinventing Government (Osborne dan Gaebler, 1992).
New Publik Management (NPM) adalah paradigma baru dalam manajemen sektor publik. NPM biasanya dikawankan dengan Old Publik Management (OPM). Konsep NPM muncul pada tahun 1980-an dan digunakan untuk mellukiskan sektor publik di Inggrin dan Selandia Baru. NPM menekankan ada control atas output kebijakan pemerintah, desentrallisasi otoritas menajement, pengenalan pada dasar kuasi-mekanisme pasar, serta layanan yang berorientasi customer.
Asal NPM berasal dari pendekatan atas menejemen publik dan birokrasi. Selama ini birokrasi erat dikaitakan dengan manajemen sektor publik itu sendiri. Birokrasi dianggap erat berkait dengan keengganan maju, kompeksitas hirarki jabatan dan tugas, serta mekanisme pembuatan keputusan yang top-down. Fokus dari NPM sebagai sebuah gerakan adalah pengadopsian keunggulan teknik manajemen perusahaan sektor publik untuk diimplementasikan dalam sektor publik dan pengadministrasiannya. 
Prinsip-prinsip NPM
NPM adalah konsep payung yang menaungi serangkaina makna seperti desain organisasi dan manajeman, penerapan kelembagaan ekonomi atas menejemen publik, serta pola-pola kebijakan. Prinsip-prinsip NPM merupakan sebagai berikut:
1.      Penekanan pada keahlian menajemen profesioanal dalam mengendalikan organisasi.
2.      Standar-standar yang tegas dan terukur atas performa organisasi, termasuk klarifikasi tujuan, target, dan indikator-indikator keberhasilannya.
3.      Peralihan dan pemanfaatan kendali input menjadi output, dalam prosedur-prosedur birokrasi yang seluruhnya diukur lewat indikator-indikator performa kuantitatif.
4.      Peralihan dari sistem manajemen tersentral menjadi desentralistik dari unit-unti sektor publik.
5.      Pengenalan pasa kompetisi yang lebih besar dalam seltor publik, seprti penghematan dana dan pencapaian stanndar tinggi lewat kontrak dan sejenisnya.
6.      Penekanan pada praktek-praktek manajeman bergaya perusahaan swasta seperti kontrak kerja singkat, pembangunan rencana korporasi, dan pernyataan misi.
7.      Penekanan pasa pemangkasan, efisiensi, dan melakukan elebih banyak sumber daya yang sedikit.

2.      Perkembangan dan penerapan New Public Management di Indonesia

Berberapa pihak berpendapat bahwa NPM tidak tapat diterapkan untuk negara-negara berkembang, karena dalam implementasinya mereka mengalami kesulitan, akibat adanya kecenderungan birokrasi yang masih sulit dihilangkan. Pengadopsian model NPM yang dilakukan oleh negara berkembang ini belum diketahui efektifitasnya khusunya di Indonesia.
Sebagai negara yang ingin menjadi negara yang maju, Indonesia berusaha menerapkan NPM meski ada sikap pesimis dari berbagai pihak mengenai kesanggupan penerapannya. Salah satu yang menonjol adalah Reformasi birokrasi Departemen Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam reformasinya, kedua instansi ini berfokus pada pilar-pilar yang menajpi pokok perubahan birokrasi.
Dalam reformasi birokrasinya, sebagai penerapan dari NPM, baik Departemen Keuangan maupun Badan Pemeriksaan menggunakan konsep Balanced Score Card, yaitu dengan membentuk strategy map dan key performence indicators (KPI) sebagai standar dan alat pengukuran kinerja. Bisa dikatakan bahwa dalam konsepnya kedua instansi ini sukses, hanya saja dalam pelaksanaanya dirasa masih setengah hati, terllihat dari belum sinkronnya antara program dengan strategi yang dibentuk, juga antara program dengan KPI, terlebih pada anggarannya ada format DIPA. Hal ini saling berkaitan, karena money follow functions. Ketika strategi, program beserta KPInya terbentuk secara rapi, maka tentunya anggaran akan mengikuti mekanisme tersebut.
Selain itu, beberapa hal yang menandakan karakteristik NPM menurut Crishtopher Hood yang telah diterapkan di Depkeu dan BPK adalah:
1.     Manajemen profsional disektor publik; secara bertahap, mereka sudah mulai menerapkan, yaitu mengelola organisasi secara profesional, memberikan batasan, tugas pokok dan fungsi serta deskripsi kerja yanag jelas, memberikan kejelasan, wewenang dan tanggung jawab.
2. Penekanan terhadap pengendalian output dan outcome; sudah dilakukan dengan penggunaan performance budgeting yang dirancang oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Perubahan atas sistem anggaran yang digunakan ini merupakan yang tepenting yang terkait dengan penekanan atas pengndalian output dan outcome.
3.   Pemecahan unit-unit kerja di sektor publik; hal ini sudah sejak lama dilakukan oleh Depkeu juga BPK, yaitu adanya unit-unit kerja tingkat eselon 1.
4.  Menciptakan persaingan disektor publik; hal ini juga sudah dilakukan, yaitu adanya mekanisme kontrak dan tender kompetitif dalam rangka penghematan biaya dan peningkatan kualitas serta privatisasi.
5.      Mengadopsi gaya manajemen dari sektor bisnis ke sektor publik; hampir diseluruh eselon 1 di Depkeu sudah menerapkannya, dengan adanya modernisasi kantor baik di Ditjen Pajak, Ditjen Perbendaharaan, maupun Ditjen Bea Cukai, juga terkait dengan pemberian remunerasi sesuai job grade karyawan. Demikian juaga di BPK, selain modernisasi kantor dan remunerasi, hubungan antara atasan dan bawahan semakin dinamis, gap senioritas dan hanya muncul dalam hal-hal profesionalisme yang dibutuhkan.
6.     Disiplin dan penghematan penggunaan sumber daya; dalam hal disiplin biaya, implementasi pada kedua instansi ini masih diragukan karena masih ada aset-aset yang dibelu melebihi spesifikasi kebutuhan. Sedangkan dalam hal disiplin pegawai adanyamodal presensi menggunakan finger print sudah sangat efektif dilakukan.

Penerapan New Public Management di Indonesia dapat dilihat dari penerapan beberapa karakteristik-karakteristiknya didalam praktek-praktek yang tengah dijalankan oleh instansi-instansi pemerintahan di Indonesia.
Terlepas dari kedua instansi pemerintahan tersebut, dalam ranah yang lebih luas, NPM ini telah dicoba diterapkan juga pada Pemerintahan Daerah, yaitu sejalan dengan penerapan otonomi daerah di Indonesia muali tahun 2004. Bisa dikatakan, bahwa penerapan NPM ini memberikan dampak positif dalam beberapa hal., misalnya peningkatan efisiensi dan produktifitas kinerja pemerintah daerah, yang pada akhirnya mampu meningkatakan kualitas pelayanan publik. Hal ini dapat dipahami melalui salah astu karakteristik NPM menurut Christopher Hood, yaitu menciptakan persaingan disektor publik. Sehingga apa yang dikatakan oleh pemerintah daerah adalah berusaha bersaing untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, dan pada gilirannya, publiklah yang diuntungkan dalam upaya ini.


 
BAB III
PENUTUP

1.      Kesimpulan

New Public Manegement (NPM) adalah paradigma baru dalam manajemen sektor publilk.  Dan pertama kali berkembang ditahun 1980, khususnya di New Zeland, Australia,Inggris dan Amerika sebagai akibat dari munculnya krisis negara kesejahateraan (walfare state).
New Public Management diterapkan tidak hanya di negara-negara level kemakmuran tinggi tapi juga diterapkan di negara-negara dengan tingkat kondisi yang setara dengan Indonesia seperti India, Thailand, ataupun Jamaika. Dan di Indonesia penerapan NPM ini memberikan dampak positif dalam beberapa hal., misalnya peningkatan efisiensi dan produktifitas kinerja pemerintah daerah, yang pada akhirnya mampu meningkatakan kualitas pelayanan publik.




[1] [1] Dino Yudha, “Penerapan New Public Management di Indonesia:,diakses dari http://dinoyudha.wordpress.com/2009/05/14/pererapan-new-public-maagement-di-indonesia-sebuah -opini/, pada tanggal 26 desember 2011

 

Fakultas Ilmu Administrasi - Universitas Brawijaya Malang

Merupakan satu satunya fakultas ilmu Administrasi di Indonesia. Blog ini bertujuan untuk membantu mahasiswa Ilmu Administrasi di seluruh Indonesia untuk mencari informasi, journal, dan referensi. By : Ragil Tri Indah.